Laporan FL Praya

Periode Pelaporan

:

Agustus  2014

a Kemajuan yang Dicapai dalam Penanggulangan Kemiskinan

 1. Kondisi wilayah dan masyarakat di desa dampingan Dalam proses perencanaan di 6 desa dampingan baik itu kelurahan maupun desa tetap melakukan proses perencanaan melalui Musrenbangdes, meskipun masyarakat merasa percuma saja banyak memberikan usulan tetapi SKPD  juga mempunyai program sendiri. Dalam menyusun program SKPD  “katanya” setiap yang di programkan itu adalah usulan masyarakat tetapi jarang sekali masyarakat merasa sebagai penerima manfaat, kalaupun ada bantuan yang bisa di cairkan lewat usulan musrenbangdes itu sudah tidak relevan dengan kebutuhan mereka, artinya itu tidak di programkan secara merata sehingga banyak masyarakat merasa jenuh dengan kegiatan musrenbangdes.dalam musrenbangdes seharusnya setiap UPT yang ada di desa memberikan informasi tentang kegiatan yang di lakukan oleh masing-masing SKPD tetapi banyak UPT/SKPD yang hadir hanya dalam pembukaan, kalaupun tetap mengikuti sampai selesai terkadang perwakilan UPT ini tidak bisa memberikan informasi yang banyak terkait program karena yang hadir bukanlah orang yang berkompeten yang artinya SKPD ini hanya menggugurkan kewajiban untuk menjadi peserta dalam proses Musrenbangdes, jarang sekali ada UPT yang hadir di Musrenbangdes sebagai narasumber. Untuk proses penyusunan penganggaran sekdess dan staf desa yang lain terlibat penuh { tanpa melibatkan masyarakat } tetapi seringkali pada tahap realisasi sekretaris desa dan unsur yang lain yang ada di desa tidak di libatkan.

2.  Kondisi (perkembangan) lembaga yang didampingi didesa. Untuk perkembangan kelembagaan yang di dampingi  masih belum ada perkembangan yang signifikan karena masih menggali tentang keberadaan / kegiatan yang di lakukan oleh Lemper Madu , dan pengurus lama juga masih menunggu SK terbaru.diskusi lebih intens di lakukan bersama dengan fasdes dan pemdes di semua wilayah kerja  yang ada di desa dan ini terjadi di semua wilayah binaan.

3.  Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai workplan(rencanakerja). Kegiatan yang di lakukan sudah sesuai dengan rencana kerja {workplan} jika ada yang belum bisa di lakukan maka akan di jadwalkan kembali.

4. Risk analysis Analisis  kondisi wilayah dampingan terhadap kemungkinan adanya isu/resiko lain di luar program namun berpotensi terhadap keberlangsungan pelaksanaan program.

No	Isu-isu / resiko  yang  muncul	Penerima manfaat, CSO atau pemerintah	Tindakan mitigasi	Aktor
1.	Masyarakat merasa jenuh dengan proses Musrenbangdes karena tidak banyak yang di realisasi, sehingga masyarakat lebih percaya pada program PNPM	Masyarakat di 6 wilayah binaan	Mendiskusikan masalah tersebut dengan instansi terkait	Pemerintah dan masyarakat
2.	Untuk proses penganggaran tidak melibatkan masyarakat	Masyarakat di 6 wilayah binaan	Mendiskusikan masalah tersebut dengan instansi terkait	Pemerintah dan masyarakat

5.  Masukan pelaksana terhadap  dapat mengkomunikasikan kepada SKPD terkait agar memaparkan program kerja sebelum Musrenbangdes berlangsung